BALIKPAPAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama organisasi masyarakat Islam dan lembaga dakwah membahas kekondusifan kota, bertempat di Hotel Pasific Balikpapan, Senin (19/3).
“Rakor ini merupakan implikasi pemenuhan dari beberapa ormas dan lembaga dakwah yang banyak menyampaikan melalui telepon juga langsung kepada kami menyikapi kondisi terkini,” ujar Dr H Sugianto MM, Ketua MUI Balikpapan.
Pada kesempatan ini tampil sebagai narasumber Ketua MUI Balikpapan KH Kasim Pallanju, Kesbangpol, Kantor Kemenag Drs H Sartono MM, Mayor Inf Riduan dari Kodim 0905 mewakili Kolonel Inf Henri Wijaya SE, serta Kapolres AKBP Wiwin Firta YAP SIK didampingi Kasat Intel AKP Sarbini.
Dalam paparannya, Mayor Inf Riduan mengatakan bahwa materi yang disampaikan tentang kondisi Balikpapan merupakan sharing menurut sudut pandang TNI. “Berkaitan dengan kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” ujar Riduan.
Menurutnya, TNI dengan ulama tidak bisa dipisahkan, lantaran sejarah berdirinya TNI juga bermula dari ulama. “Jenderal Sudirman, merupakan seorang guru agama. Apalagi, ada Kiai Hasyim Asy’ari yang mengeluarkan fatwa jihad pada waktu itu,” ungkapnya.
Terkait dengan kejadian dan fakta mengenai penyerangan terhadap ulama di Jawa Barat dan Jawa Timur, menurut pengamatannya berdasar penelusuran oleh Polri, isu penyerangan ulama ada empat klasifikasi.
Pertama, menurut hasil pemeriksaan tiga ahli psikiater, pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Kedua, lanjutnya, ada peristiwa yang sengaja direkayasa. Kasus penyerangan ulama tidak ada, tetapi dilaporkan kepada polisi dengan mengaku telah menjadi korban penganiayaan.
“Ada empat kasus, Cicalengka, Ciamis, Kediri, dan terakhir di Balikpapan. Semua telah direkonstruksi, dan semuanya mengaku bahwa itu tidak ada,” ungkap Riduan.
Ketiga, lanjut Riduan, ada peristiwa penyerangan, penganiayaan, tapi korban bukan ulama, tapi dikatakan oleh media sosial korbannya itu ulama. Dan keempat, peristiwa yang tidak pernah terjadi, dan kemudian diviralkan juga sebagai kasus penyerangan terhadap ulama.
Upaya Kodim 0905 atas kejadian tersebut, menurut Riduan, pertama melakukan sosialisasi pertahanan dan keamanan (Hankam) kepada tokoh agama dan ulama di Balikpapan. Kedua, memberikan sanksi pada penyebar isu yang tidak jelas. Ketiga, lanjutnya, melakukan pengawasan dan meningkatkan kegiatan mencegah isu berkembang. Dan yang keempat, melakukan pendataan orang gila di wilayah Balikpapan.
“Ada 200 orang gila yang berhasil didata di Balikpapan,” ungkap Riduan.
Dan yang terakhir, menurut Riduan, TNI melakukan kunjungan ke pondok-pondok pesantren sebagai tindakan persuasif dan preventif terkait isu orang gila menyerang ulama.
Selain mencegah bentrokan fisik, menurut Riduan, TNI harus menjaga situasi agar tetap kondusif. “TNI tidak dibenarkan memberikan komentar, menilai, dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kejadian yang belum dapat dibuktikan kebenarannya,” tutur Riduan.
Menambahkan paparan tersebut, pimpinan daerah Muhammadiyah Balikpapan Muhammad Hendro berharap ormas-ormas Islam merapatkan barisan. Menurutnya, selama ini masing-masing ormas berjalan sendiri-sendiri. Ia ingin masing-masing ormas saling meningkatkan persaudaraan.
“Kita kuatkan ukhuwah Islamiyah. Innamal mukminun ikhwah, fa’ashlihu baina akhawaikum. Di antara orang-orang mukmin itu bersaudara. Jika berselisih, ya damaikanlah, kalau ada pikiran-pikiran yang kurang enak, ya damaikanlah,” ujarnya.
“Harapan saya ke depan, jangan lah lagi kita sendiri-sendiri, berselisih masalah furuiyah dan khilafiah itu sampai kapan pun tidak akan pernah bertemu, mari kita pelan-pelan kita saling menghormati, kalau ada persoalan-persoalan sedikit itu tidak perlu kita naik-naikkan,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolres mempersilakan masyarakat secepatnya melapor kepada kepolisian apabila ditemukan kasus penganiayaan terhadap ulama. “Silakan laporkan langsung kepada saya, berikut ini nomor handphone saya, mohon dicatat,” ujar AKBP Wiwin Firta, sambil menyebutkan nomor telepon pribadinya.
Pada kesempatan ini, perwakilan pemerintah kota, kemenag, MUI bersama pimpinan dan perwakilan ormas dan lembaga dakwah Islam membacakan pernyataan sikap menolak berita bohong atau hoaks. “Kami warga Balikpapan, menyatakan sikap sebagai berikut, satu, kami menolak keras adanya isu-isu hoaks karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Nurdin Ismail, salah satu perwakilan ormas membacakan pernyataan sikap.
Pernyataan sikap berikutnya menunjukkan dukungan terhadap Polri dalam penegakan hukum terhadap para pelaku hoaks, menjaga keutuhan Pancasila, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. (SA/LINES)
