Nusantara – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalimantan Timur menunjukkan peran strategis dalam agenda nasional penentuan awal bulan Hijriah. Memenuhi undangan resmi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Tim Rukyatul Hilal LDII turut serta dalam observasi bersama yang dipusatkan di Rooftop Komplek ASN Tower D (Rusun ASN 1), Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (19/3/2026).
Kegiatan ini menjadi momen penting karena IKN ditetapkan sebagai salah satu dari 119 titik pemantauan hilal secara nasional oleh Kementerian Agama RI. Sejumlah pejabat turut hadir memantau langsung, di antaranya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Kepala Kanwil Kemenag Kaltim Abdul Khaliq, bersama jajaran pimpinan daerah lainnya.
Dalam pemantauan awal Syawal 1447 Hijriah, LDII Kaltim menerjunkan tim teknis yang terdiri dari tiga ahli rukyat, didampingi Ketua Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah (PKD) LDII Kaltim. Tim ini juga bersinergi dengan memanfaatkan peralatan dari Stasiun Geofisika Balikpapan (BMKG) guna memvalidasi parameter astronomis yang teramati.
Penelaah Teknis Kebijakan BMKG, Firmansyah, memaparkan hasil pengamatan dengan rincian: ketinggian hilal berada pada 2,029 hingga 2,030 derajat di atas ufuk, sudut elongasi 4,51 derajat, umur bulan 9 jam 50 menit 56 detik, serta fraksi iluminasi sebesar 0,18 persen. Meski hilal telah berada di atas ufuk, parameter tersebut masih belum memenuhi kriteria terbaru MABIMS, yakni minimal ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat untuk visibilitas (imkanur rukyat).
Proses pengamatan juga dihadapkan pada tantangan cuaca. Ufuk barat tertutup awan tebal, sementara cahaya senja setelah matahari terbenam pada pukul 18.24 WITA menyulitkan identifikasi hilal. Waktu observasi pun terbatas, hanya sekitar 10 menit sebelum bulan terbenam pada pukul 18.34 WITA.
Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq, menegaskan bahwa hasil pengamatan akan dilaporkan ke Jakarta sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat. Ia mengimbau agar perbedaan metode penetapan tidak memicu polemik di tengah masyarakat.
Kehadiran LDII Kaltim dalam kegiatan ini menjadi wujud kontribusi organisasi kemasyarakatan Islam dalam mendukung pemerintah sekaligus menjaga kebersamaan umat. Melalui partisipasi aktif di titik pemantauan IKN, diharapkan proses penetapan hari raya dapat berlangsung harmonis serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di Kalimantan Timur dan Indonesia secara umum.
(Jm/Lines)
