SAMARINDA – Perkembangan dinamika politik yang cepat di tanah air tahun ini dinilai akan membawa pengaruh dan dampak yang sangat luas di masyarakat. Pasalnya, tercatat 269 kabupaten dan kota di Indonesia, akan melaksanakan pemilihan umum daerah (pilkada) serentak bulan Desember 2015 yang akan datang.
Masa kampanye yang akan berlangsung Agustus hingga Desember nanti, merupakan masa yang sangat panjang. Akibatnya, potensi masalah yang akan timbul perlu diketahui masyarakat dan perlu tindakan antisipasi. Money politic misalnya, baik di tingkat grass root maupun elite akhir-akhir ini berhembus kencang. Persaingan kontestasi dan partai politik dengan bumbu isu sara (suku, ras, agama), perlu diwaspadai agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan bangsa.
Dengan memperhatikan hal itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Kalimantan Timur menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil), bertempat di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Jalan Mayjen DI Panjaitan Gang Bugis, Samarinda Kalimantan Timur, Sabtu (22/8/2015). “Berkaitan dengan Rapimwil ini, kami sengaja mengambil materi pokok tentang Pilkada dan keuangan organisasi,” ujar H Sutamsis SH MH MKn, Ketua DPW LDII Kaltim.
Di hadapan para peserta yang terdiri dari pembina dan pengurus DPD LDII kabupaten/kota di Kalimantan Timur, H Sutamsis memberikan arahan bagaimana menghadapi Pilkada serentak yang akan datang. “Politik itu sarat kepentingan, saat ini menjadi kawan, besok bisa menjadi lawan,” terangnya.
Menurutnya, LDII sebagai organisasi yang mengajarkan moral, etika, keimanan, tauhid, Islam, sangat tidak cocok dengan politik. Hal ini karena dalam politik hanya diajarkan bagaimana meraih tujuan dengan segala cara, baik atau buruk. “Tapi alangkah baiknya, jika orang yang baik itu menjadi pemimpin di segala bidang. Nah, orang baik itu sumbernya dari agama,” ujar H Sutamsis.
Ia menerangkan, topik Rapimwil ini disampaikan sebagai wawasan di bidang politik untuk menghadapi Pilkada serentak. “Kita ikuti yang┬á baik, yang tidak baik tidak usah diikuti,” tuturnya. Sutamsis berharap, jika ada kader yang menjadi politisi maka hendaknya menjadi politisi yang baik dan menjaga marwah politik. “Tetapi baik saja itu tidak cukup,” ujarnya mengingatkan.
Untuk menjadi politisi, menurutnya, selain modal finansial dan kemampuan, juga harus memiliki mental yang kuat dan siap menghadapi persaingan keras. “Harus siap-siap tidak boleh punya hati jengkelan, hati mangkelan, putus asa, wis pokoke dianggap fifty-fifty, 50% berhasil 50% gagal,” jelasnya.
Sementara itu, memasuki sesi laporan DPD LDII kabupaten/kota, Ketua DPD LDII Balikpapan H Abdul Rachman Zain SE memaparkan situasi dan persiapan Pilkada di Kota Balikpapan. Dari lima pasangan pendaftar calon wali kota dan wakil wali kota, LDII Balikpapan bersikap netral. “Saat ini peta kekuatan masing-masing pasangan sudah tergambar, tapi kita tidak tahu dalam tiga bulan ke depan,” ujar H Abdul Rachman Zain.
Hasil dari Rapimwil ini memutuskan bahwa keputusan politik terkait pilkada serentak ada pada masing-masing DPD kabupaten/kota. “Saya mengusulkan nantinya DPD kabupaten/kota mengadakan Rapimda, rapat pimpinan daerah, yang melibatkan PC/PAC di daerahnya masing-masing,” ujar H Sutamsis.
Pada kesempatan ini, selain Ketua DPD LDII Balikpapan, turut mendampingi Wakil Ketua H Herry Fathamsyah, H Abdul Malik, H Anzarudin dan Wakil Sekretaris Subur Anugerah. Selain Balikpapan, beberapa yang hadir di antaranya DPD kabupaten/kota Bontang, Berau, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser/Tanah Grogot, Penajam Paser Utara, dan Samarinda.
Pembangunan Gedung Kantor DPW
Sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah dan pembinaan umat, LDII semakin diakui masyarakat dan pemerintah. Meningkatnya kegiatan organisasi, mendorong DPW Kaltim memiliki kantor yang representatif dan memadai.
Saat ini, pembangunan gedung kantor DPW Kaltim masih dikebut. Gedung berlantai dua yang dibangun di atas tanah 10×10 meter ini berdiri kokoh di dekat pintu gerbang Masjid Al Aziziyah. “Konstruksinya sudah jadi, tinggal finishing,” ujar H Sutamsis. Keberadaan kantor ini diharapkan menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian informasi.
Paparan laporan keuangan dan perkembangan pembangunan kantor DPW disampaikan oleh Bendahara DPW Kaltim, H Sudiono. “Sampai saat ini menghabiskan dana sekira 350 juta,” kata H Sudiono. Dalam laporannya, sumber dana berasal dari para donatur mulai dari perseorangan hingga bantuan hibah dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur. (SA/LINES)
