BALIKPAPAN – Dewan Pimpinan Pusat DPP LDII menggelar Webinar Kebangsaan tentang Peran Ormas Islam dalam memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di masa Pandemi. Webinar berlangsung daring dan diikuti jajaran pengurus DPP LDII, DPW, dan DPD seluruh Indonesia, Sabtu (20/2) pagi.
“Kegiatan ini diharapkan akan memperkaya wawasan, visi, dan persepsi kita tentang negara kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kita hidup dalam berdakwah, hidup beragama di dalam negara ini dengan hidup lebih baik,” tutur Ketua Umum DPP LDII Ir. H Chriswanto Santoso, M.Sc. saat mengawali sambutan.
Menurut Chriswanto, ia melihat kegiatan ini sangat penting dan berharap seluruh peserta yang mengikuti secara daring dapat mengikuti dengan seksama. “Sehingga materi yang diberikan oleh narasumber itu dijadikan bahan dalam Munas ke-9 nanti sebagai kontribusi kita, hasil-hasil kita yang akan kita telorkan di dalam Munas ke-9 nanti merupakan bentuk kontribusi nyata LDII untuk bangsa dan negara,” tambahnya.
“Bagi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang mesti harus betul-betul berupaya kita jaga. Untuk itu, seluruh stakeholder berupaya memperkuat Indonesia dalam kebangsaan didasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebhinekaan merupakan sesuatu yang betul-betul difahami, hidup berdampingan dalam kedamaian,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Chriswanto Santoso berterima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan memberikan paparan. “Kami sangat berharap pengarahan-pengarahan para narasumber untuk bisa membantu kami memberikan bekal dalam berdakwah, yang betul-betul bisa menyejukkan dalam berdakwah di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Tampil sebagai narasumber pertama Sri Hayati S.Sos., MA., M.Si. dari Kementerian Dalam Negeri RI. Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. Phil. H. Kamarudin Amin M.A. serta HM Affan Rangkuti Ketua Umum Patriot Bangsa.
Dengan kegiatan ini, Chriswanto berharap akan memperkuat Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh LDII merupakan SDM yang berkualitas dalam bingkai kebangsaan, berakhlakul karimah dalam bingkai keagamaan, dan memiliki kemandirian dalam bingkai membangun Indonesia lebih maju menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, memasuki paparan narasumber yang dimoderatori Ketua DPP LDII Dr. H. Iskandar Siregar, M.Si. memperkenalkan narasumber pertama Sri Hayati S.Sos., MA., M.Si. dari Kementerian Dalam Negeri RI. Sri Hayati menyoroti tentang peran ormas di Indonesia sejak Era Pergerakan, Era Kebangkitan hingga Era Reformasi.
“Demokrasi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kehidupan ormas untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” tutur Sri Hayati.
Menurutnya, dalam Era Reformasi terjadi perubahan paradigma bahwa ormas bukan lagi sebagai ancaman, melainkan mitra pemerintah dalam pembangunan.
“Pemerintah menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan,” terangnya.
Meski demikian, Sri Hayati menerangkan bahwa ormas memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam mensukseskan pembangunan negara dan bangsa.
Di antara hak ormas itu antara lain mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak kekayaan intelektual, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, mendapatkan perlindungan hukum, hingga melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga lain non-pemerintah.
Sedangkan kewajiban ormas di antaranya memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, dan lebih penting lagi berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
“Ada 4 peran ormas dalam pembangunan. Pertama, ormas menjadi fasilitator penyampaian aspirasi bagi anggotanya. Kedua, ormas merupakan kekuatan sosial sebagai kontrol konstruktif bagi pelaksanaan program politik dan pembangunan. Ketiga, menjadi fasilitator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan,” terangnya panjang lebar.
Meski demikian, di masa pandemi ini ada banyak tantangan yang terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melalui Kemendagri mendorong ormas untuk memberikan edukasi kepada umat mematuhi protokol kesehatan dan melawan hoax serta memperkokoh ekonomi umat lewat pemberdayaan masyarakat.
Ormas diharap memberikan masukan kepada pemerintah dalam menghadapi masalah keumatan terkait pandemi Covid-19.
Webinar ini diikuti oleh peserta dari Kalimantan Timur. Tampak jajaran pengurus tingkat DPW LDII Kalimantan Timur, DPD LDII Balikpapan, DPD LDII Samarinda, DPD LDII Bontang, DPD LDII Paser, DPD LDII Kutai Timur, DPD LDII Berau, dan DPD LDII Kutai Kartanegara. (SA/LINES)
