Mataram (ANTARA News) – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tetap bersikap netral pada pemilihan umum (pemilu) baik untuk kepala daerah maupun pemilu legislatif dan presiden, sehingga pengurusnya tidak diperkenankan masuk partai politik.
“Saya buat kebijakan di DPP LDII, yakni boleh dimana-mana, tapi jangan kemana-mana, artinya jangan partai dipakai untuk mendakwah, karena LDII harus netral, tidak berbau partai apapun secara lembaga,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII Prof Dr KH Abdullah Syam MSc, pada pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LDII NTB 2013, di Mataram, Rabu.
Rakerwil yang dihadiri pengurus DPW LDII NTB dan DPD LDII dari 10 kabupaten/kota di wilayah NTB itu digelar di Narmada Convention Hall (NCH) Mataram, yang dibuka oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) Setda NTB Husni Ali mewakili Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Abdullah mengatakan, 2013 dan 2014 merupakan tahun politik sehingga DPP LDII merasa perlu membuat kebijakan terkait posisi pengurus LDII dalam urusan politik tersebut.
DPP LDII tidak menghendaki pengurusnya bergabung pada partai politik mana pun, namun tidak melarang kadernya untuk mendukung parpol tertentu atau calon pemimpin bangsa yang dianggap patut dan layak.
“Anda (pengurus LDII) juga punya kepentingan untuk memajukan bangsa, boleh dimana-mana tetapi jangan kemana-mana. Banyak sudah yang lamar, ada PAN, Gerindra, PPP, PBB untuk caleg di berbagai jenjang, tapi tidak,” ujarnya.
Ia juga mewanti-wanti semua pengurus LDII agar tidak menggunakan partai politik untuk berdakwah, karena LDII harus netral dan tidak berafiliasi dengan parpol mana pun.
Namun, pengurus LDII pun tidak boleh bersikap netral dalam pemilu baik pemilu kepala daerah maupun pemilu nasional.
“Juga harus aktif, jangan golput. LDII tidak boleh golput, pilihlah kader pemimpin bangsa yang terbaik menurut pandangannya. Misalnya, pemimpin yang amanah, tidak korupsi, atau masalah lainnya,” ujarnya.
Menurut Abdullah, LDII merupakan lembaga dakwah yang tidak membatasi kepengurusannya dari pihak mana pun, baik dari unsur pejabat pemerintah, aparat kepolisian dan TNI maupun masyarakat biasa.
Terkait urusan politik, pengurus LDII dipersilahkan memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, calon anggota legislatif dan calon presiden, namun tidak harus menjadi bagian dari partai poltik.
“Ingat, tahun ini dan tahun depan merupakan tahun politik, program LDII harus tetap jalan yang mengarah kepada dukungan kemajuan pembangunan,” ujarnya.
Editor: Ruslan Burhani
Sumber: antaranews.com
