JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus DPP LDII yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum LDII Prof.KH.Abdulllah Syam di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2016). Abdullah Syam yang juga anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menuturkan, pertemuan dengan Presiden juga menyinggung upaya penanganan radikalisme di Indonesia.
Abdullah menegaskan bahwa LDII menolak paham radikalisme, aksi terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. “Kami menolak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Radikalisme merupakan kontra Islam yang damai, sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Islam itu rahmatan lil alamin,” tegas Abdullah Syam.
DPP LDII dalam upaya melakukan deradikalisasi bekerja sama dengan TNI dan Polri menggelar pelatihan bela negara, pelatihan Dai Kamtibmas, dan sarasehan wawasan kebangsaan. Acara ini digelar di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung dan berbagai daerah lain. Selain itu menurut Abdullah Syam, LDII bekerja sama dengan PBNU menggelar pelatihan juru dakwah, untuk dakwah yang damai dan jauh dari kekerasan dan radikalisme.
Menurut Abdullah Syam, bangsa Indonesia harus merawat kemajemukan sebagai modal bangsa membangun peradaban. Perbedaan itu harus diramu agar menjadi kekuatan bangsa. “Bangsa ini harus saling bekerja sama, tantangan kita adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar Indonesia menjadi negara yang makmur. Kita bersama seluruh komponen masyarakat harus menjaga bangsa ini agar tidak rusak karena paham-paham yang tidak sejalan dengan paham kebangsaan kita. LDII melalui majelis-majelis taklim, pondok pesantren, sekolah-sekolah binaan LDII mengembangkan insan yang memiliki kepribadian jujur, amanah, kerja keras, hemat, berakhlakul karimah dan mandiri,” ujar Abdullah Syam.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan bahwa LDII memiliki maksud baik saat bertemu Presiden. Ia menilai, segala kontroversi mengenai LDII saat ini sudah tidak terjadi. Menurut Lukman, LDII salah satu ormas Islam yang menolak radikalisme, sebagaimana ormas Islam lainnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penanganan aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme perlu melibatkan semua lapisan masyarakat. “Bila Presiden mengajak LDII berdialog mengenai pemberantasan radikalisme, itu merupakan hal yang wajar,” ujar Luhut.
Menurut Luhut penanganan radikalisme dan terorisme tidak cuma oleh pemerintah saja. Untuk itu Presiden Joko Widodo akan berdialog dan memanggil ormas-ormas Islam secara bertahap. [*]
